Dikritik Masyarakat, Akhirnya Bawaslu Minut Angkat Bicara

Minut, Kabarprima.com – Kasus video viral oknum camat Kalawat yang berkampanye di salah satu rumah duka yang viral belum lama ini, masih jadi perbincangan publik. Pasalnya, camat tersebut membuat konten berisikan ajakan memilih calon tertentu di Pemilu 2024, dan yang bersangkutan belum dipanggil dan diberikan sanksi oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Minahasa Utara.

Bawaslu Minut akhirnya dibanjiri kritikan oleh sejumlah pihak yang menuding tidak netral dan terkesan membiarkan hal itu.

Senin (4/9/2023) ada sejumlah masyarakat Minahasa Utara yang datang langsung di kantor Bawaslu Minut memasang pita polisi di seputaran kantor Bawaslu.Ada beberapa di antara mereka yang membawa berbagai atribut,sebagai bantuk sindiran karena Bawaslu dinilai tidak kooperatif dalam menindaklanjuti kasus yang viral ini.

Aksi dari masyarakat tersebut mendapat tanggapan dari Bawaslu Minut, Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Minahasa Utara Waldi Mokodompit.

Pihak Bawaslu yang diwakili oleh Mokodompit memastikan, pihaknya bekerja dalam bingkai regulasi. 

“Sejak kasus ini viral media sosial, kami Bawaslu Minahasa Utara langsung menindaklanjuti,” tegas Mokodompit 

Perlu diketahui, pijakan Bawaslu yaitu peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. 

“Kasus yang diduga melibatkan oknum camat ini, masyarakat tidak ada yang membuat laporan resmi ke Bawaslu, dan akhirnya video viral tersebut kita jadikan informasi awal. Dalam penanganannya Bawaslu melakukan investigasi untuk memenuhi syarat-syarat hingga kasus ini menjadi temuan.”jelas Mokodompit 

Dari hasil investigasi yang telah dilakukan, kasus ini telah di registrasi dan saat ini Bawaslu Minut sedang diproses sesuai aturan. Bawaslu akan mengundang saksi-saksi untuk dilakukan klarifikasi termasuk oknum camat tersebut. 

“Sekali lagi Bawaslu tidak membiarkan kasus ini, sementara diproses sesuai aturan, termasuk batas waktu penyelesaian kasus ini. Mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran yaitu, tujuh hari sejak di ketahui dan itu hari kerja bukan hari kalender, dan penanganannya 14 hari kerja,” Ungkap Mokodompit. 

Terkait desakan masyarakat, Bawaslu segera menuntaskan kasus ini.

” Karena ini menjadi wujud nyata keterlibatan langsung masyarakat dan insan pers bersama Bawaslu mengawal proses Pemilu. Saya mengajak teman-teman pers untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat, tidak menarik kesimpulan lebih dulu yang bisa membingungkan masyarakat. Bawaslu berkomitmen menangani kasus ini, sesuai bingkai regulasi.

“Sekali lagi kami tidak lakukan pembiaran dan saat ini sedang di proses sesuai regulasi,” tutup Mokodompit. 

Berita Pilihan

Berita Terbaru

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IMG_3438

Video

Video

Netizen

Populer