Pembahasan Anggaran Di DPRD Sulut Berlangsung Panas

Manado, Kabarprima.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) tahun 2023 berlangsung panas di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.

Hal itu disebabkan karena Anggata DPRD Sulut mempertanyakan anggaran yang di tambahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Pendidikan Provinsi Sulut dengan proyeksi anggaran sebesar Rp40.827.817.191, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebesar Rp137.116.536.209, serta Biro Umum Rp15.300.000.000.

Dalam pembahasan tersebut salah satu Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, angkat bicara. Ia meminta penjelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait penambahan anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah itu. “Tolong ini agar dapat dijelaskan anggaran tersebut untuk apa,” ucap Amir.

Anggota DPRD itu meminta agar TAPD menjelaskan sumber dana dari penambahan anggaran di sejumlah SKPD, agar DPRD dapat mengusulkan pokok-pokok pikiran mengenai hal tersebut, jelas Amir.

Dalam kesempatan itu Ia juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Sulut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selain itu Anggota DPRD Ayub Ali juga angkat bicara, ia justru menyoroti pengalokasian anggaran ke Unsrat oleh Dinas Pendidikan sekitar Rp.600.000.000.

“Apa untungnya kita hibah untuk Unsrat. Padahal ada yang lain perlu kita tutupi seperti Dinas Sosial. Itu kaya program tapi sedikit dana. Dari Perkim Rp.13,5 milyar tapi ada salah satu mata anggaran untuk balai kesehatan ibu dan anak. Itu kan mestinya orientasi ke dinas kesehatan,” ucap Ayub.

Paling besar anggaran yang diusulkan adalah untuk Kepala BKAD Provinsi Sulut. Clay Dondokambey menjelaskan penambahan anggaran sebesar Rp.137.116.536.209 tersebut yang dikelola melalui BKAD untuk pembayaran bagi hasil kabupaten dan kota, dan bukan untuk operasional di BKAD.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Femmy Sulu menjelaskan penambahan di Dinas Pendidikan diantaranya untuk gaji PPPK yang akan diangkat di periode 1 Agustus dengan nilai Rp18 milyar, dan pembangunan rehab gedung kantor Rp.300 juta, serta belanja hibah untuk Unsrat sebesar Rp.605 juta, pembayaran utang DAK fisik Rp5,4 milyar, tunjangan profesi guru dari DAK non fisik tahun 2022 Rp1,9 miliar, tambahan penghasilan dari DAK non fisik silpa 2022 Rp647 juta, tunjangan kinerja guru dari DAK non fisik 2022 Rp243 juta, utang DAK di silpa 2022 Rp2,5 miliar, utang DAK di silpa 2022 ada Rp9,9 miliar, dan utang DAK silpa 2022 baik dari SMA, SMK, dan SLB, Rp1,8 milyar,” jelas Femmy.

Berikut data yang dirampung wartawan Kabarprima.com, tentang SKPD penambahan anggaran yang diproyeksikan pada APBD Perubahan tahun 2023 pada 29 instansi, yaitu:

Dinas Pendidikan = Rp40.827.817.191.

Dinas Kesehatan =  Rp14.900.000.000.

Rumah Sakit ODSK = Rp1.191.200.000.

Rumah Sakit Mata = Rp1.000.000.000.

PUPR = Rp14.860.000.000.

Dinas Perkim = Rp13.500.000.000.

Dinas Sosial Daerah = Rp992.833.000.

BPBD = Rp1.619.356.350.

Disnakertrans = Rp2.050.000.000.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak =Rp300.000.000.

Dinas Perhubungan = Rp1.500.000.000.

Dinas Dukcapil = Rp 200.000.000,-

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa = Rp300.000.000.

Diskominfo, Persandian dan Statistik = Rp7.500.000.000.

Dinas Pemuda dan Olahraga, proyeksi penambahan anggaran sebesar Rp1.850.000.000.

Dinas Kebudayaan Daerah = Rp1.650.000.000.

Dinas Kelautan dan Perikanan = Rp3.604.738.329.

Dinas Pertanian dan Peternakan = Rp4.407.968.692.

Dinas Perkebunan = Rp1.000.000.000.

Disperindag = Rp7.000.500.000

Biro Kesra = Rp5.000.200.000

Biro Perekonomian = Rp20.839.000.

Biro Umum = Rp15.300.000.000.

Badan Perencanaan Pembangunan = Rp200.000.000.

BKAD =Rp137.116.536.209.

Badan Pendapatan Daerah = Rp1.524.308.950.

Badan Penghubung = Rp648.882.991.

Inspektorat = Rp400.000.000.

Kesbangpol = Rp20.850.000.000.

Berita Pilihan

Berita Terbaru

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IMG_3438

Video

Video

Netizen

Populer