Bitung, Kabarprima.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambangi Kantor Wali Kota Bitung, Kamis (7/12/2023). Kedatangan empat orang dari Komnas HAM, terkait insiden bentrok dua kelompok massa yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia.
Kedatangan mereka diterima Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar bersama Forkopimda, FKUB dan BKSUA di Ruang Milton Kasil Lantai IV Kantor Wali Kota. Pertemuan itu dilakukan tertutup dan awak media tidak diizinkan untuk masuk ke ruang pertemuan.
Rombongan Komnas HAM itu dipimpin Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing bersama Satya Kumarajati, Unggul Pribadi dan Dita Verdiana.
Usai pertemuan, Uli didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kota Bitung, Oktofianus Tumundo saat ditanyakan Wartawan di Lobi Kantor Wali Kota menyatakan pihaknya datang untuk meminta keterangan terkait bentrok dua kelompok massa.
Dalam pertemuan, Uli mengatakan, pihaknya meminta keterangan dari Forkopimda, baik itu pra kejadian dan pasca kejadian dan juga, seperti apa penanganan serta pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah bersama Forkopimda.
“Keterangan yang kami dapatkan akan diolah. Termasuk fakta-fakta yang kami dapatkan, apakah itu di awal kejadian, kejadian dan pra kejadian akan kami dalami,” kata Uli.
Setelah mendapat keterangan, pihaknya memberikan rekomendasi sementara yakni mendukung dan melanjutkan dialog yang telah dilakukan pemerintah daerah dengan Forkopimda beberapa jam setelah bentrok.
“Dari keterangan yang kami dapatkan, Forkopimda dan pemerintah sudah melakukan upaya pemulihan lewat berbagai cara. Mulai dari dialog serta pemberian bantuan warga terdampak. Kami minta ini dilanjutkan dan intens,” katanya.
Ditanya seperti apa tanggapan Komnas HAM melihat insiden bentrok dua kelompok massa di Kota Bitung, Uli mengakui dari awal menjadi perhatian pemerintah pusat karena informasi yang beredar begitu “heboh”.
“Memang menjadi pusat perhatian,makanya kami ingin melihat dan mendengar langsung seperti apa insidennya. Dan rupanya apa yang terjadi di Kota Bitung tidak seheboh seperti informasi hoax yang beredar di media sosial karena pemerintah bersama aparat keamanan bergerak cepat melakukan penanganan,” katanya.
