Manado, Kabarprima.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara, sedang fokus melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024 yang kini telah sampai pada pengadaan dan pendistribusian logistik.
Komisioner Bawaslu Sulut, Zulkifli Densi mengatakan, saat ini sudah ratusan ribu item logistik Pemilu telah berada di KPU kabupaten/kota.
“Kami sudah mengawasi pergerakannya bahkan semenjak dari proses produksi dan pengawalan, hingga pendistribusiannya,” ujar Zulkifli ketika membuka rapat koordinasi pengawasan partisipatif bersama media dan masyarakat pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 Provinsi Sulawesi Utara, di Hotel Swissbell.
Koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi ini merinci logistik yang dimaksud adalah 32.960 bilik suara, 35.518 kotak suara, 10.928 botol tinta, 263.243 segel dan 214.240 segel plastik.
Sebelumnya Bawaslu Sulut mengecek langsung produsen logistik yang rata-rata berada di Pulau Jawa, pengawasan dilakukan pada jalur-jalur yang akan dilalui dalam proses pendistribusian, dimulai dari pelabuhan hingga ke gudang penyimpanan.
Akademisi Universitas Negeri Manado, Dr Johny Taroreh mengatakan, tugas pengawasan Bawaslu dalam pendistribusian dan secara umum proses penyelenggaraan Pemilu serta Pemilihan Presiden 2024 relatif berat.
“Alasannya Bawaslu terbatas personil, mereka berlima (personil Bawaslu Sulut) harus mengawasi dalam cakupan yang luas sekalipun punya juga komisioner di kabupaten/kota yang jumlahnya hanya 3 orang,” cetus Johny saat menyampaikan materi ‘Peran Media Dalam Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024’ di momen yang sama.
Menurut dia, pengawasan distribusi logistik adalah persoalan krusial mengingat hal itu menjadi salah satu instrumen penanda kesuksesan Pemilu tahun depan.
Tetapi Bawaslu sendiri memiliki kewenangan istimewa karena keputusan terkait temuan pelanggaran sifatnya final dan mengikat hingga di tingkat tempat pemungutan suara, sesuai amanat perundang-undangan.
Johny kemudian membeberkan beberapa potensi pelanggaran dalam pendistribusian logistik ini.
Antara lain, basis data perencanaan pengadaan logistik tidak akurat.
Relevansinya pada jumlah logistik yang akan digunakan pemilih.
Potensi lain adalah keamanan gudang penyimpanan logistik tersebut.
Di sisi lain, Bawaslu perlu mengawal agar proses distribusi ini berjalan tepat waktu, dengan tantangan yang dihadapi adalah penyaluran ke daerah-daerah kepulauan yang bisa terganggu karena cuaca.
Tak sampai situ, lembaga ini ikut memastikan agar seluruh informasi dalam kertas suara harus akurat, mulai dari nama, nomor urut, hingga foto calon.
Jadi Bawaslu Sulut telah memroyeksikan potensi-potensi pelanggaran logistik, berkaca pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, sehingga bisa mengambil langkah antisipasi.
Dalam situasi itu, Johny menekankan peran media yang penting untuk berpartisipasi dalam pengawasan.
“Media ikut mengawasi sehingga kita bersama mewujudkan Pemilu yang jujur dan bersih,” tutupnya.
