Kabarprima.com – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan menuju Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, guna mengikuti kegiatan retret kepala daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Instruksi tersebut dikeluarkan pasca penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait buron Harun Masiku.
Instruksi ini tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025). Surat tersebut disebarluaskan dalam bentuk dokumen elektronik oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, melalui aplikasi WhatsApp.
Dua Poin Instruksi Megawati
Surat tersebut berisi dua poin utama yang menjadi arahan bagi kepala daerah PDIP.
- Menunda Keberangkatan ke Magelang
Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk tidak menghadiri retret kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 21–28 Februari 2025.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025,” tulis Megawati dalam surat tersebut.
Selain itu, bagi mereka yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang, Megawati meminta untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” lanjutnya.
- Tetap Berada dalam Komunikasi Aktif
Dalam poin kedua, Megawati menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah PDIP untuk selalu mengaktifkan alat komunikasi dan siaga terhadap panggilan dari partai.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua dalam surat tersebut.
Surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati dan dicap stempel berlogo PDIP ini mempertegas bahwa kepemimpinan partai sedang mengambil kendali penuh atas situasi politik pasca penahanan Hasto Kristiyanto.
Langkah ini semakin memperjelas ketegangan politik antara PDIP dan pemerintahan Prabowo Subianto, terutama terkait posisi kepala daerah dari PDIP dalam pemerintahan baru. (Wan)
