Kabarprima.com – Tanggal 21 Mei diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional sebagai refleksi berakhirnya masa Orde Baru dibawah Presiden Soeharto pada tahun 1998. Pada hari tersebut juga menjadi awal dimulainya masa Reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Gerakan reformasi dipicu oleh krisis moneter asia yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997. Nilai tukar rupiah pada saat itu turun, harga kebutuhan pokok naik tinggi, dan angka kemiskinan yang kian meningkat.
Tak hanya intu, krisis moneter yang dialami di Indonesia mencakup diberbagai sektor, seperti sektor politik, ekonomi, hukum, dan sosial secara bersamaan. Kondisi tersebut memicu krisis kepercayaan maasyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru dengan melakukan demonstrasi yang menilai pemerintah gagal mengatasi krisis dan maraknya dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Puncak gelombang demonstrasi terjadi pada 12 mei 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa yang membuat empat mahasiswa universitas trisakti tewas dalam aksi damai di jakarta. Peristiwa tersebut dikenal sebagai tragedi trisakti, memicu kemarahan publik dan memperluas gelombang demonstrasi di berbagai daerah.
Situasi tersebut membuat kondisi tidak terkendali yang menuntut pengunduuruan diri presiden soerharto serta reformasi politik dan hukum. Selain itu, para demonstran juga menuntut penegakan Hak Asasi Manusia dan penurunan harga sembako.
Preisden soeharto pada akhirnya mengundurkan diri pada 21 mei 1998 setelah memimpin pemerintah selama 32 tahun. BJ Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden pun dilantik sebagai Presiden selanjutnya untuk menggantikan posisi soeharto.
Momen tersebut menajdikan simbol lahirnya era reformasi dalam demokrasi dengan sejumlah perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan indonesia, seperti pembadatan masa jabatan presiden, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN. Tanggal 21 mei tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional untuk menjadi pengingat atas perjuangan kolektif dalam memperbaiki sistem pemerintah yang lebih demokratis dan berpihak pada rakyat. (Klm)
