Kabarprima.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa mulai tahun 2025, tidak boleh ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintahan. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, membenarkan kebijakan tersebut. Ia menyebut bahwa kementerian melakukan seleksi terhadap kontrak tenaga honorer.
“Itu bagian dari efisiensi. Tetapi yang pasti, untuk pelayanan dasar dan wajib tidak akan dikurangi. Namun, kami melakukan penyaringan; jika ada kontrak tenaga honorer yang dapat dihemat, maka akan dilakukan penghematan,” kata Bima, dikutip dari Kompas, Senin (10/2/2025).
Selain kebijakan pengurangan tenaga honorer, Kemendagri juga tengah menyusun surat edaran yang akan menjadi panduan bagi kepala daerah dalam melaksanakan efisiensi anggaran di wilayahnya masing-masing.
“Kemendagri saat ini sedang menyusun surat edaran sebagai panduan bagi kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi di daerah masing-masing,” ujar Bima.
Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran juga akan menjadi salah satu poin pembahasan dalam retret kepala daerah yang akan digelar di Magelang pada 21-28 Februari 2025. (Cer)
