Manado, Kabarprima.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sandra Rondonuwu menegaskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Sulawesi Utara.
Menurut Sandra penyaluran dana BOS perlu mendapatkan pengawasan setelah adanya penerima dana BOS yang bukan merupakan siswa atau pelajar di sekolah tertentu. “Apakah ada data nama murid yang benar-benar murid di sekolah-sekolah sebagai penerima dana BOS? Jangan sampai ada murid bodong,” sorot Sandra Kamis, (9/11/2023) pada rapat Badan anggaran di ruang rapat DPRD Provinsi SULUT.
Sandra juga meminta pemerintah daerah Sulawesi Utara agar dapat melibatkan DPRD dan turun langsung ke lapangan melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah terhadap murid-murid yang masih aktif sebab hal itu dianggap mudah untuk dilakukan.
“Ini gampang dimainkan. Mohon mendapat perhatian juga. Ketika kita dalam pembahasan melakukan berbagai upaya penghematan, tetapi ternyata ada bocor-bocor di luar sana, menggunakan anggaran dengan cara yang tidak benar,”tutur Sandra.
Di samping itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara l, Steve Kepel sebagai ketua TAPD mengungkapkan bahwa, Dinas Pendidikan sedang dimutahirkan, baik sumber daya manusianya serta data yang ada.
“Khusus untuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik), di sana ada balai Dapodik, diupayakan akan dibuat lebih detail lagi, lebih transparan, dan akuntabel karena memang di beberapa sekolah didapati menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tapi tidak ada murid lagi. Oleh karena itu akan dilakukan pemutakhiran agar tidak ada lagi yang membiayai hal-hal yang bodong,” tegas Steve.
