Kabarprima.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, berencana mengajukan usulan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, untuk mengimplementasikan program pendidikan militer bagi siswa yang bermasalah. Pigai menyatakan bahwa program yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak bertentangan dengan prinsip HAM, karena tidak melibatkan hukuman fisik melainkan berfokus pada pengembangan karakter dan mental.
Pigai menjelaskan bahwa ia akan meminta Kemendikdasmen untuk merancang kebijakan yang memungkinkan penerapan program ini secara luas di seluruh Indonesia.
“Kami meminta kepada Menteri Pendidikan untuk membuat peraturan agar program ini dapat diterapkan secara masif di seluruh wilayah, jika memang efektif,” ujar Pigai yang dikutip dari laman Kompas.
Menteri HAM tersebut juga menegaskan bahwa kebijakan pendidikan militer yang diusung oleh Dedi Mulyadi bertujuan untuk membentuk karakter siswa bermasalah melalui pendidikan yang menekankan tanggung jawab dan kedisiplinan. Menurut Pigai, mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari pendidikan tidak melanggar hak asasi manusia.
“Pendidikan militer yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat untuk mendidik anak-anak bermasalah di barak tentara, dari sudut pandang HAM, saya tegaskan tidak melanggar hak-hak mereka,” kata Pigai.
Gubernur Dedi Mulyadi sebelumnya menyampaikan bahwa program pendidikan militer ini, yang melibatkan TNI dan Polri, bertujuan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa. Program ini sudah diterapkan di dua daerah, Purwakarta dan Bandung, sejak 2 Mei 2025. (Klm)
